Kawal Pemutakhiran Data Parpol, Bawaslu Mempawah Koordinasi dengan KPU Terkait Akun Sipol

Mempawah – Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Penindakan Pelanggaran (PSPP) Bawaslu Kabupaten Mempawah Hanise, S.E beserta Staf melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mempawah pada Kamis (15/1/2026). Koordinasi ini dilakukan untuk mengawasi jalannya Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Langkah ini diambil guna memastikan akurasi data partai politik (Parpol) di Kabupaten Mempawah tetap terjaga, baik dari segi kepengurusan maupun keanggotaan, demi menjamin integritas proses tahapan pemilu mendatang.

Berdasarkan hasil koordinasi, tercatat ada 6 (enam) partai politik di Kabupaten Mempawah yang melakukan verifikasi data pada periode ini. Berikut adalah rincian pergerakan datanya:

• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Terdapat perubahan pada struktur kepengurusan di tingkat Kecamatan Mempawah Timur. Sementara itu, jumlah keanggotaan dipastikan tetap dan tidak mengalami perubahan.
• Partai Kebangkitan Nusantara (PKN): Tidak melakukan perubahan pada struktur kepengurusan, namun terdapat pengurangan 1 (satu) orang anggota di wilayah Kecamatan Sungai Kunyit.
• Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Melakukan perombakan signifikan pada struktur inti (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). Selain itu, PKS tercatat paling aktif menambah anggota dengan total 20 anggota baru yang tersebar di Anjungan (7), Mempawah Hilir (6), Sungai Pinyuh (5), serta Mempawah Timur dan Segedong masing-masing 1 anggota.
• Partai Solidaritas Indonesia (PSI): Melakukan penyegaran pengurus inti (KSB) di tingkat Kabupaten. Untuk keanggotaan, PSI menambah 3 anggota baru yang berlokasi di Sungai Kunyit (1) dan Sungai Pinyuh (2).
• Partai Gelora: Terjadi perubahan struktur kepengurusan di tingkat Kabupaten Mempawah serta penambahan 2 orang anggota baru di wilayah Mempawah Hilir.
• Partai Ummat: Fokus pada pembenahan internal di tingkat akar rumput dengan melakukan perubahan kepengurusan di Kecamatan Mempawah Hilir, sedangkan pengurus tingkat Kabupaten dinyatakan tetap.

Pengawasan melalui akun Sipol ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan administratif di masa depan. Dengan adanya data yang mutakhir, diharapkan proses demokrasi di Kabupaten Mempawah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.